Hadirkan Kebijakan Pro Kesejahteraan

Hadirkan Kebijakan Pro Kesejahteraan

Data kemiskinan Sumsel itu memang memprihatinkan. “Karena itu, potret kemiskinan kota dan pedesaan yang ada haruslah menggerakan pemimpin untuk menghadirkan format kebijakannya yang menyentuh dua wilayah itu”, ujar Bupati Lahat, Aswari Rifa`i kepada sejumlah awak media di pendoponya.

Ketika menyisir masyarakat perkotaan – lanjut Aswari sembari paparkan konsep atau pendekatannya – format kebijakan yang harus dikonstruksi lebih jauh adalah haruslah menyentuh kepetingan perniagaan atau perdagangan, pengembangan jasa yang multi jenis dan sejumlah ragam kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini, lembaga birokrasi harus menunjang proses kegiatan ekonomi mereka, bukan mempersulit apalagi membatasinya. Maka, perlu dan harus ada pemahaman, bahkan mental yang sejalan dengan derap permintaan sektor ekonomi riil dan jasa itu.

“Perlu ditekankan, bagi lembaga birokrasi, sikap positif-responsif itu merupakan cermin nyata budaya melayani, bukan minta dilayani. Rakyat sang raja dan aparatur pemerintah sang pelayan, tak boleh dibalik posisinya. Di sinilah urrgensinya perubahan mindsett aparatur pemerintah atas paradigma lama, yang dulu lebih memposisikan diri sebagai pihak yang harus dilayani”, tegas Aswari sembari memaparkan, satu hal yang perlu digaris-bawahi, optimalisasi dan maksimalisasi sikap pelayanan akan berimbas pada potensi perkembangan pendapatan para pelaku ekonomi itu. Dan hal ini – pada akhirnya – akan menumbuhkan volume pendapatan daerah dari sektor pajak.

Karena itu, lanjut Aswari, kandidat yang diunggulkan untuk memimpin Sumsel ini, tugas pemerintah adalah bagaimana mengkonstruksi format kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku ekonomi, sehingga ia atau mereka merasakan langsung proses dan upaya menggapai kue ekonomi itu. Setidaknya, pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi – secara korelatif – akan menuntut permintaan angkatan kerja. Andai terjadi pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi sampai 1000 orang dan masing-masing memerlukan katakanlah 5 orang pekerja, maka – secara matematis – akan terlihat jumlah serapannya (5.000 orang pekerja).

“Angka asumtif itu – dari sisi pelaku ekonomi atau pekerja – masih berpotensi naik jumlahnya. Karena itu menjadi strategis pula pemerintah daerah (Pemda) menggenjot program kewirausahaan, apakah pendekatan per kecamatan, atau per kelurahan. Kebijakan ini menjadi strategis karena jika misi pembebasan kemiskinan hanya mengandalkan sektor formal, katakanlah menjadi pegawai negeri, maka jumlahnya sangat terbatas, tidak sesuai dengan tingkat permintaan obyektif angkatan kerja. Juga, tidak sesuai tuntutan perbaikan ekonomi (kesejahteraan). Sekali lagi, Pemda Provinsi Sumsel harus mampu hadirkan kebijakan yang pro kesejahteraan sekaligus mengawalnya”, papar Aswari.

Yang perlu kita catat lebih jauh, lanjut Aswari, pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi dan serapan angkatan kerja itu cukup menggambarkan, di satu sisi, para pelaku ekonomi memang langsung mendapatkan peningkatan pendapatan. Di sisi lain – sebagai pekerja – juga mendapatkan pendapatan rutin. Di sanalah protret masyarakat perkotaan berpotensi akan terkoreksi (terkurangi) catatan jumlah kemiskinan itu. *** (Abu Haikal)

Kini, kita juga perlu menyorot tingkat kemiskinan pedesaan. Sekali lagi, format kebijakannya pun harus pas. Yang perlu ditatap adalah karakter ekonomi masyarakat perdesaan. Dengan deminasi pedesaan yang lekat dengan alam pertanian dan perkebunan, maka corak kebijakannya pun haruslah seirama dengan dunia pertanian dan perkebunan.

Di antara kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan mereka, di antaranya, pembenahan infrastruktur, terkait jalan sebagai akses cepat mobilisasi barang dari sentra-sentra produksi sampai ke wilayah pasar. Tak kalah krusialnya adalah infrastruktur yang menunjang proses produksi tanaman. Maka, pembenahan irigasi (primer, sekunder ataupun tersier) harus mendapat perhatian ekstra.

Terkait dengan perbaikan infrastruktur itu, pemerintah daerah juga harus cermati bagaimana membangun mental pera pihak yang berlaga di sektor pertanian dan atau perkebunan. Maka, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian yang tak boleh diabaikan. Peran mereka perlu dirancang sebagai faktor yang mensukseskan sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu peran seperti peyuluh pertanian atau konsultan pendamping juga menjadi bagian integral dari misi pembebasan kemiskinan wilayah pedesaan.

Sementara itu, atas nama misi pembebasan itu, Pemda juga dituntut bagaimana mengendalikan harga produk pertanian dan atau perkebunan. Campur tangan pemerintah menjadi bagian yang tak terpisah dari daya tahan kalangan petani untuk tetap menekuni sektornya. Dalam hal ini Pemda kiranya perlu membangun sejumlah gudang, yang idealnya harus ada di setiap kabupaten. Jika produknya hortikultura, maka Pemda perlu menghadirkan gudang pendingin. Juga, perlu hadirkan outlet di setiap kabupaten/kota sebagai arena eksebisi sampel setiap produk. Masing-masing pihak dapat menyampaikan contoh-contoh komoditas pertanian dan atau perkebunannya ke outlet itu. Konsekuensinya, stok barang perlu tersedia manakala ada permintaan pasar.

Dan the last but not least, Pemda perlu merancang kebijakan yang mampu mendorong masyarakat bermain di pasca produksi. Para pelakunya tidak harus petani itu sendiri, tapi berada di seputar komoditas pertanian dan atau perkebunan. Ketika bahan baku komoditas pertanian, misalnya, ia atau mereka bisa mengambil peran bagaimana menciptakan produk itu dengan sentuhan nilai tambah dalam bentuk olahan.

Sektor olahan pangan – di satu sisi – menjadi sektor yang bisa melibatkan siapapun asal berminat dan serius menekuni sisi bisnisnya. Hal ini – secara prediktif – akan menjadi sumber pendapatan yang tak terkira sebelumnya. Di sisi lain, rekayasa produk parca panen ini juga memberikan nilai pada setiap komoditas. Tak akan ada cerita harga anjlok karena kualitas barang menurun. Dengan demikian, panen raya tidak akan menjadikan harga drop, karena sebagian yang tak terserap oleh pasar dapat diambil untuk bahan baku olahan.

Ketika masyarakat pedesaan mengambil peran besar sektor pasca panen, hal ini akan menjadi harapan besar: kemiskinan pedesaan – secara terencana – bisa terkoreksi (terkurangi) secara signifikan. Maka, tidaklah berlebihan jika spirit kemerdekaan bangsa dan negeri ini bisa kita terjemahkan secara konkret: masyarakat Sumsel segera bebas dari makhluk kemiskinan. Insya Allah.

 

Penulis: Bupati Lahat (2008 – 2018), siap melayani untuk Sumsel

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: