Ayo Bebaskan Daerah Kito dari Makhluk Kemiskinan

Ayo Bebaskan Daerah Kito dari Makhluk Kemiskinan

Memang sunnatullah. Itulah posisi kaya-miskin. Sebuah ketidakadilan? Tidak. Justru, di balik perbedaan tingkat sosial-ekonomi itu terdapat makna konstruktif yang dirancang Allah: agar sesama umat manusia di manapun saling membutuhkan. Dan hal  ini sejalan dengan fitrah manusia yang sesungguhnya makhluk lemah. Untuk mengatasi titik lemah itulah, maka perbedaan digiring untuk saling bekerjasama dan saling menguatkan. Bukan sebaliknya.

Namun demikian, siapapun umat manusia – secara fitrah – menghendaki dirinya sejahtera. Inilah realitas fitrah yang harus kita sadari dan pahami. Karena itu, setiap diri diperintahkan Allah untuk berubah: menjadi lebih baik, bukan pasrah apalagi putus asa. Dan memang Allah melarang putus-asa itu.

Memang, perintah itu (perubahan yang lebih baik, maju) bersifat general. Dan sifat keumuman perintah ini sejatinya menyerahkan sepenuhnya kepada umat manusia, apa dan sektor mana yang harus dibenahi. Di sinilah keinginan masing-masing umat manusia. Di sini pula, perbaikan ekonomi (membebaskan diri dari kemiskinan) menjadi kebutuhan asasi. Setiap diri bukan hanya harus, tapi memang berkeinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kontek perubahan tingkat ekonomi, sebagian umat manusia ada yang mampu melakukannya sendiri. Semangat dan etos untuk berubahnya sangat kuat. Perjuangan ini sering menjadi faktor keberhasilannya. Namun, tak sedikit umat manusia memang perlu dibantu proses pengubahannya. Dalam koteks inilah pemimpin di level manapun, mulai pemimpin pusat hingga pemimpin daerah, sosok pemimpin formal ataupun informal ditantang sikap empatifnya bagaimana harus mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong proses pembebasan kemiskinan itu. Seluruh elitis harus mempunyai kemauan politik yang kuat untuk misi pembebasan dari belenggu kemiskinan.

Spirit pembebasan itu harus berkobar dan dikobarkan. Semangat ini pun harus menyala di tengah Sumatera Selatan (Sumsel). Memang, Sumsel kini sudah banyak kemajuan fisik, apalagi pasca menjadi ajang PON lalu di Palembang. Dampak kemajuannya dapat kita rasakan dan saksikan, tidak hanya bagi masyarakat Semsel itu sendiri, tapi di mata daerah-daerah lain. Dan idealnya, sejumlah kemajuan itu merembes ke seluruh masyarakat Sumsel, tanpa kecuali. Inilah upaya membangun keadilan kesejahteraan bagi semua.

Kita perlu mencatat, semangatnya memang distribusi keadilan bagi semua. Namun, kita juga dapat memahami ketika cita-cita distribusi itu belum sampai seutuhnya. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) Sumsel per September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sumsel mencapai 1.086.500 orang (13,39%). Selama periode Maret 2016-September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,35 ribu orang (dari 374,53 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 377,88 ribu orang pada September 2016). Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 8,05 ribu orang (dari 726,67 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 718,62 ribu orang pada September 2016).

Catatan tentang kemiskinan itu – atas nama sikap kemanusiaan dan empati – harus kita hadapi dengan sikap konstruktif. Dan hal ini haruslah menjadi keterpanggilan siapapun yang kini menjadi kepala daerah, bahkan yang siap menggantikannya, dalam posisi gubernur, bupati atau walikota. Tak ada kata lain bagi kepala daerah atau yang akan menjadi kepala daerah kecuali harus harus terpanggil untuk mengatasi kemiskinan itu. Dan itulah fungsi dan peran kekuasaan.

Kekuasaan harus diterjemahkan sebagai mandat sah rakyat untuk berbuat jauh dalam menciptakan kesejehtaraan, di samping kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kecerdasan, keamanan dan kenyamanan. Maka, sungguh keliru jika mengejar kekuasaan untuk memuaskan libido kekuasaan semata hanya karena fasilitas yang menggiurkan. Jika arah politiknya untuk mengeksploitasi kekuasaan demi kepuasan diri dan atau kelompoknya, maka ia pasti akan berhadapan dengan kekecewaan rakyatnya. Lebih dari itu perilaku kekuasaannya hanyalah akan mengantarkan dirinya ke jeruji besi karena hukum memang akan menguntitnya.

Untuk itu, sekali lagi, sang kepala daerah harus committed untuk jalankan fungsi kekuasaannya demi kepentingan rakyatnya. Dan inilah pengorbanan sang pemimpin, dari sisi waktu, tenaga dan pikiran. Dan pengorbanan ini merupakan konsekuensi pilihan politik yang diambilnya. Sebagai seorang yang konsekuen, ketika terpilih, ia harus menunjukkan pengorbanan itu secara riil, bahkan dituntut sampai berhasil. Realitas keberhasilan program – di mata rakyat – menjadi indikator. Ukurannya realitas, bukan proses atau daya juangnya. Ini tantangan tersendiri, karena proses dan daya juang sesungguhnya merupakan sikap nyata mewujudkan cita-cita itu. Tapi, tak sedikit dari komponen masyarakat hanya berfikir simpel: fakta hasil. Hal ini bukanlah apriori, tapi memang tuntutan sekaligus konsekuensi bagi para pemimpin yang memilih sektor politik sebagai pengabdian.

Lalu, bagaimana dengan data kemiskinan Sumsel itu? Potret kemiskinan kota dan pedesaan yang ada menggiring format kebijakannya pun harus menyentuh dua wilayah itu. Ketika menyisir masyarakat perkotaan, maka format kebijakan yang harus dikonstruksi lebih jauh adalah menyentuh kepetingan perniagaan atau perdagangan, pengembangan jasa yang multi jenis dan sejumlah ragam kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini, lembaga birokrasi harus menunjang proses kegiatan ekonomi mereka, bukan mempersulit apalagi membatasinya. Maka, perlu dan harus ada pemahaman, bahkan mental yang sejalan dengan derap permintaan sektor ekonomi riil dan jasa itu.

Bagi lembaga birokrasi, sikap positif-responsif itu merupakan cermin nyata budaya melayani, bukan minta dilayani. Rakyat sang raja dan aparatur pemerintah sang pelayan, tak boleh dibalik posisinya. Di sinilah urrgensinya perubahan mindsett aparatur atas paradigma lama, yang dulu lebih memposisikan diri sebagai pihak yang harus dilayani. Satu hal yang perlu digaris-bawahi, optimalisasi dan maksimalisasi sikap pelayanan akan berimbas pada potensi perkembangan pendapatan para pelaku ekonomi itu. Dan hal ini – pada akhirnya – akan menumbuhkan volume pendapatan daerah dari sektor pajak.

Karena itu, tugas pemerintah adalah bagaimana mengkonstruksi format kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku ekonomi, sehingga ia atau mereka merasakan langsung proses dan upaya menggapai kue ekonomi itu. Setidaknya, pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi – secara korelatif – akan menuntut perimtaan angkatan kerja. Andai terjadi pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi sampai 1000 orang dan masing-masing memerlukan katakanlah 5 orang pekerja, maka – secara matematis – terlihat jumlah serapannya (5.000 orang pekerja).

Angka asumtif itu – dari sisi pelaku ekonomi atau pekerja – masih berpotensi naik jumlahnya. Karena itu menjadi strategis pula pemerintah daerah (Pemda) menggenjot program kewirausahaan, apakah pendekatan per kecamatan, atau per kelurahanan. Kebijakan ini menjadi strategis karena jika misi pembebasan kemiskinan hanya mengandalkan sektor formal, katakanlah menjadi pegawai negeri. Jumlahnya sangat terbatas, tidak sesuai dengan tingkat permintaan obyektif, dari sisi angkatan kerja ataupun tuntutan perbaikan ekonomi.

Yang perlu kita catat lebih jauh, pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi dan serapan angkatan kerja itu cukup menggambarkan, di satu sisi, para pelaku ekonomi memang langsung mendapatkan peningkatan pendapatan. Di sisi lain – sebagai pekerja – juga mendapatkan pendapatan rutin. Di sanalah protret masyarakat perkotaan berpotensi akan terkoreksi catatan kemiskinan itu.

Kini, kita juga perlu menyorot tingkat kemiskinan pedesaan. Sekali lagi, format kebijakannya pun harus pas. Yang perlu ditatap adalah karakter ekonomi masyarakat perdesaan. Dengan deminasi pedesaan yang lekat dengan alam pertanian dan perkebunan, maka corak kebijakannya pun haruslah seirama dengan dunia pertanian dan perkebunan.

Di antara kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan mereka, di antaranya, pembenahan infrastruktur, terkait jalan sebagai akses cepat mobilisasi barang dari sentra-sentra produksi sampai ke wilayah pasar. Tak kalah krusialnya adalah infrastruktur yang menunjang proses produksi tanaman. Maka, pembenahan irigasi (primer, sekunder ataupun tersier) harus mendapat perhatian ekstra.

Terkait dengan perbaikan infrastruktur itu, pemerintah daerah juga harus cermati bagaimana membangun mental pera pihak yang berlaga di sektor pertanian dan atau perkebunan. Maka, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian yang tak boleh diabaikan. Peran mereka perlu dirancang sebagai faktor yang mensukseskan sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu peran seperti peyuluh pertanian atau konsultan pendamping juga menjadi bagian integral dari misi pembebasan kemiskinan wilayah pedesaan.

Sementara itu, atas nama misi pembebasan itu, Pemda juga dituntut bagaimana mengendalikan harga produk pertanian dan atau perkebunan. Campur tangan pemerintah menjadi bagian yang tak terpisah dari daya tahan kalangan petani untuk tetap menekuni sektornya. Dalam hal ini Pemda kiranya perlu membangun sejumlah gudang, yang idealnya harus ada di setiap kabupaten. Jika produknya hortikultura, maka Pemda perlu menghadirkan gudang pendingin. Juga, perlu hadirkan outlet di setiap kabupaten/kota sebagai arena eksebisi sampel setiap produk. Masing-masing pihak dapat menyampaikan contoh-contoh komoditas pertanian dan atau perkebunannya ke outlet itu. Konsekuensinya, stok barang perlu tersedia manakala ada permintaan pasar.

Dan the last but not least, Pemda perlu merancang kebijakan yang mampu mendorong masyarakat bermain di pasca produksi. Para pelakunya tidak harus petani itu sendiri, tapi berada di seputar komoditas pertanian dan atau perkebunan. Ketika bahan baku komoditas pertanian, misalnya, ia atau mereka bisa mengambil peran bagaimana menciptakan produk itu dengan sentuhan nilai tambah dalam bentuk olahan.

Sektor olahan pangan – di satu sisi – menjadi sektor yang bisa melibatkan siapapun asal berminat dan serius menekuni sisi bisnisnya. Hal ini – secara prediktif – akan menjadi sumber pendapatan yang tak terkira sebelumnya. Di sisi lain, rekayasa produk parca panen ini juga memberikan nilai pada setiap komoditas. Tak akan ada cerita harga anjlok karena kualitas barang menurun. Dengan demikian, panen raya tidak akan menjadikan harga drop, karena sebagian yang tak terserap oleh pasar dapat diambil untuk bahan baku olahan.

Ketika masyarakat pedesaan mengambil peran besar sektor pasca panen, hal ini akan menjadi harapan besar: kemiskinan pedesaan – secara terencana – bisa terkoreksi (terkurangi) secara signifikan. Maka, tidaklah berlebihan jika spirit kemerdekaan bangsa dan negeri ini bisa kita terjemahkan secara konkret: masyarakat Sumsel segera bebas dari makhluk kemiskinan. Insya Allah.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: