Aswari Riva’i: Kekurangan Guru SD Di Tengah Sumsel Haruslah Dijawab Serius

Aswari Riva'i: Kekurangan Guru SD Di Tengah Sumsel Haruslah Dijawab Serius

Ada data yang cukup memprihatinkan dalam dunia pendidikan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Tahun lalu, Dinas Pendidikan Kota Palembang sampaikan data bahwa daerahnya kekurangan 1.009 guru SD. Sebuah data yang harus dijawab serius, terutama kandidat Gubernur Sumsel yang siap berlaga pada 2018 nanti. Bagaimana komitmen mereka pasca menggapai kekuasan?

Tentu, jawaban politik verbalnya relatif sama: Siap menghadirkan guru SD sesuai kebutuhan obyektif. Namun, jawaban ini perlu kita uji lebih kritis untuk melihat potensi korelatifnya. Bisa riil sesuai janji politiknya. Bisa juga meleset. Dengan kata lain, janji politik yang diumbarnya hanyalah sekedar konsekuensi kompetisi dalam sistem demokrasi. Dari sanalah kita dapat membaca calon pemimpin yang berintegitas dan bullshit, atau omong doang (omdo).

Lalu, bagaimana membaca potensi komitmen dan keingkaran dari sejumlah kandidat itu? Cukup simpel. Melalui visi-misinya, publik – secara prediktif – dapat menganalisa di antara dua kemungkinan (positif-konstruktif dan sebaliknya). Dalam kaitan ini, publik dapat menyitir lebih jauh kandidat Gubernur Sumsel yang bernama Aswari Riva`i. Visi “Sumsel Cerdas-Tuntas-Berkualitas” dapat kita teropong lebih jauh untuk membaca potret dunia pendidikan di tengah Sumsel mendatang.

“Ya, Sumsel Cerdas-Tuntas-Berkualitas memang visi kami yang harus diwujudkan. Demi masyarakat Sumsel yang mampu menggapai sejumlah keunggulan komparatif-kompetitif”, ujar calon Gubernur Sumsel, Aswari Riva`i (Bupati Lahat 2008 – 2018) saat diminta penjelasannya lebih rinci terkait visinya untuk sektor pendidikan.

Menurut Aswari, salah satu agenda penting dalam mewujudkan visi sektor pendidikan adalah bagaimana harus menjawab cepat atas persoalan dunia pendidikan yang kini menampak jelas. Seperti kita ketahui, di tengah Kota Palembang dan kemungkinan masih ada di daerah-daerah lainnya di daerah Sumsel ini terdapat kekurangan guru SD. Jumlahnya pun tidak kecil. Untuk mendapat data pasti (obyektif), maka ketika saya dipercaya memimpin Sumsel ini haruslah mendata secara menyeluruh tentang jumlah lembaga pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang berstatus negeri ataupun swasta. Di samping itu, harus didata bagaimana sumber dayanya, yakni para insan pendidiknya (guru), bahkan jumlah aparat pendukungnya, yang bersifat melekat seperti tenaga administrarif, juga seluruh pegawai yang berada di lingungan birokrasi. Semuanya satu paket dan tidak boleh pilih kasih perlakuan kebijakannya.

Terkait kekurangan guru, Aswari berkomitmen kuat untuk segera mengisi. Dalam hal ini, akan diatur sedemikian rupa sistem “distribusi” guru. Tidak boleh terjadi penumpukan jumlah guru di satu daerah tertentu, sementara di beberapa titik daerah lain justru kekurangan guru. Jika – dalam pelaksanaannya – terdapat aksi pemindahan guru, katakanlah ke daerah terpencil, maka kebijakan ini harus disertai insentif tertentu. Insentif ini dirancang untuk menghindari potensi keengganan bagi para guru yang harus betugas di daerah-daerah terpencil, misalnya.

“Yang terpenting, tak boleh ada cerita lagi tentang kekurangan guru di lembaga pendidikan di Sumsel ini, baik untuk level SD atau jenjang-jenjang yang lebih tinggi”, ujar Aswari bersemangat sembari menjelaskan lebih jauh bahwa kekurangan guru sangat berdampak negatif bagi kepentingan dunia pendidikan. Meski yang kekurangan guru hanya SD, kita tak boleh melihat jenjangnya. Justru, jenjang awal sungguh ikut menentukan kualitas pendidikan di jenjang selanjutnya. Karena itu, jangan remehkan jenjang SD ini. Tentu komitmen penuh pro pendidikan untuk seluruh jenjang.

Untuk mengatasi problem kekurangan guru – tambah kandidat Gubernur Sumsel yang kini kian dielu-elukan masyarakatnya – Aswari menegaskan perlunya set up anggaran yang terencana dan dukungan kemauan politik yang kuat. Dan insya Allah – jika rakyat menghendaki saya memimpin Sumsel nanti – saya akan hadir secara penuh keberpihakan terhadap kepentingan dunia pendidikan, di samping program-program kerakyatan lainnya. Hal ini untuk melayani seluruh stake-holder tanpa pembedaan.

Back up anggaran sungguh diperlukan. Kita tahu, ada bantuan APBN untuk kegiatan pendidikan seperti yang kita kenal, yakni bantuan operasional siswa (BOS). Bagi, sekolah-sekolah tertentu, dana BOS ini kadang dirancang pengalokasiannya, yang sebagiannya untuk guru honorer. Pendekatan ini tidak terlalu meleset. Meski demikian, kita perlu bersikap tegas bagaimana alokasi BOS itu tidak mengurangi kepentingan siswa. Untuk itu, tanggung jawab biaya terkait kekurangan guru memang harus diback up dengan komitmen politik anggaran. Selagi anggarannya masih dalam proses, maka Pemprov harus mencari kerangka solusi konstruktif-produktif, misalnya menjalin komunikasi dengan sejumlah BUMD bahkan perusahaan swasta besar terkait dana corporate social responsibility (CSR). Initinya, pemimpin tak boleh berpangku tangan lalu pasrah atas persoalan yang dihadapi. Pasti ada jalan. Dan tugas sang pemimpin adalah mencari solusi terbaik itu”.*** (Abu Haikal)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *